Menelaah Kepastian Hukum Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum - Andini, Orin Gusta; Yunus; Hamzah, Herdiansyah (Faculty of Law, Universitas Jambi, 2025)
Research related to criminal responsibility for children who commit election crimes is necessary as an effort to minimize the misuse of children in committing election offenses and to strengthen legal certainty in the context of election law enforcement involving children as perpetrators. This study aims to describe the regulation of election crimes committed by children and analyze the criminal liability of children who commit election crimes through the implementation of diversion. The research method used is a normative research through a legislative approach and a case approach. This study concludes that the election law does not provide for the implementation of diversion for children who commit electoral crimes, while the SPPA Law only regulates diversion in general, whereby diversion can be implemented based on the consent of the victim/their family. Even though the resolution refers to the SPPA Law, the implementation of diversion for election crimes faces difficulties in terms of obtaining the victim's consent to implement the requirements for diversion. This article recommends that if a child commits an election crime that This article recommends that if a child commits an election crime that meets the requirements for diversion, then diversion should be implemented with the involvement of Bawaslu as the victim's representative to give consentfor diversion because Bawaslu is the state representative that represents the interests of the victim, whether the community, candidate pairs, or the state. Additionally, this study also recommends that future Election Laws should expressly regulate the authority to declare an agreement on the implementation of diversion. ABSTRAK Penelitian terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemilu diperlukan sebagai upaya untuk memperkecil celah penyalahgunaan anak untuk melakukan tindak pidana pemilu dan memperkuat kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum pemilu mellaui diversi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh anak dan menganalisis peneran diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa undang-undang pemilihan belum memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan diversi, sedangkan UU SPPA hanya mengatur diversi secara umum dengan syarat dilakukan berdasarkan persetujuan korban atau keluarganya. Sekalipun penyelesaiannya merujuk pada UU SPPA, pelaksanaan diversi pada tindak pidana pemilu mengalami kesulitan dalam hal memenuhi syarat adanya persetujuan korban. Artikel ini merekomendasikan jika anak melakukan tindak pidana pemilu yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversi, maka diversi dilaksanakan dengan melibatkan Bawaslu sebagai representasi korban untuk memberikan persetujuan diversi karena Bawaslu merupakan representasi negara yang mewakili kepentingan korban, baik masyarakat, pasangan calon, maupun negara. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan diperlukannya penyesuaian ius constituendum aturan kepemiluan mengatur secara expressive verbiss pelaksanaan pemenuhan syarat dalam pelaksanaan diversi yang telah diatur dalam UU SPPA.