KONSTRUKSI GERAKAN FEMINIS MUSLIM MELALUI KONSEP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (STUDI KASUS KOMUNITAS PEREMPUAN NELAYAN SIPITANGARI) - Kharima, Nadya; Nurhajar, Lugita; Yulianti, Yulianti (Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) FDIKOM, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024)
Sejak diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PuG/Gender Meinstreaming) hal itu menjadi awal masuknya kesetaraan dan keadilan gender dalam tiap kebijakan dan program pembangunan nasional yang ada di Indonesia. Hal ini tidak hanya mendorong kesadaran pemerintah dalam membuat kebijakan yang adil gender tetapi berdampak mendorong kesadaran masyarakat salah satunya yaitu kaum perempuan yang sering menjadi korban budaya patriarki untuk keluar dari konstruksi sosial tersebut. Kemudian, perhatian masyarakat tentang gerakan yang memperjuangkan hak-hak perempuan atau feminis juga menjadi perhatian agama khususnya agama Islam sejak Era Kolonialisme Belanda sampai sekarang. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem yang semakin meminggirkan perempuan dalam pembangunan. Akhirnya tokoh-tokoh Islam melakukan banyak hal pengkajian ulang terhadap tatanan hukum Islam seperti kajian Al-Qur’an dan hadits yang terkesan menyudutkan perempuan. Dewasanya konsep Islam banyak mendorong konsep kesetaraan dan keadilan gender dan mendorong perempuan muslim melakukan gerakan di bidang pemberdayaan perempuan.Selain konsep dalam Islam, dalam reformasi hukum atau kebijakan juga mendorong konsep kesetraan gender di bidang pemberdayaan perempuan Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana gerakan feminis muslim yang dilakukan melalui konsep pemberdayaan perempuan di Komunitas Perempuan Nelayan Sipitangari sebagai organisasi akar rumput yang dipimpin oleh perempuan muslim dan mayoritas anggotanya muslim. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif deskriptif untuk membahas hasil penelitian secara komprehensif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi kepada anggota Komunitas Nelayan Perempuan Sipitangari. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kelompok Perempuan Nelayan Sipitangari (KPNS) adalah salah satu kelompok yang lahir tahun 2017 berfokus pada tiga (3) isu pemberdayaan perempuan yang dihadapi oleh perempuan nelayan di Kec. Arungkeke, Jeneponto yaitu 1) pengembangan ekonomi kolektif 2) kesetaraan gender 3) pertanian alami. Harapannya, dengan adanya KPNS ini di Kecamatan Arungkeke para perempuan nelayan bisa berdaya secara ekonomi yang mana didorong dengan adanya pengembangan kapasitas perempuan nelayan terkait usaha kolektif olah pangan hasil laut dan berdaya secara politik, perempuan nelayan bisa mendapatkan hak-haknya sebagai nelayan.