PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DATA (Studi Kasus Putusan No.356/Pid.B/2020/PN.Bks) - Dalna Yuzar, Dhiva; Okta Piana, Piona; Nasution, Kahirunnisyah; Gabriel Siahaan, Parlaungan; Fika Lumban Batu, Dewi (Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 2023)
Hukum administrasi Negara merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan yang dimana keberadaanya setua dengan konsepsi Negara hukum atau muncul bersamaan dengan diselenggarakannya kekuasaan Negara dan pemerintahan berdasarkan aturan hukum tertentu.Â Artikel ini bertujuan untuk menguraikan terkait pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan data. Metode penelitian digunakan metode deskriptif dan penelitian kepustakaan. Dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, administrasi kependudukan diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006Â tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwaÂ pelaku/terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah â€œmelakukan, menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan, tidak berhak mencetak, mengumumkan dan/atau mengedarkan surat kependudukanâ€; Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana atas Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kependudukan dalam UU Tata Kependudukan. Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.