ANALISIS YURIDIS PROSES KADERISASI PADA PARTAI POLITIK DALAM RANGKA PENURUNAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI - Satrio Utomo, Gatot; Hamid, Hayatun (Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 2024)
Negara demokrasi merupakanÂ suatu negara yang memiliki prinsip bahwa rakyat harus ikut terlibat dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh sebab itu negara demokrasi memiliki prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebagai bentuk pengejawantahan dari adanya sistem demokrasi maka dibentuklah partai politik yang bertujuan untuk mewadahi berbagai macam aspirasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan dan masa depan suatu negara. Dalam realitanya partai politik seringkali melahirkan para pelaku tindak pidana korupsi. Tidak dapat kita pungkiri bahwa rata-rata pelaku tindak idana korupsi adalah kader politik. Dalam penelitian ini penulis akan mencoba melakukan penelitian terkati korelasi antara proses kadeisasi dalam tubuh partai politik dikaitkan dengan maraknya kader partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi. Adapun Metode penelitian yang di gunakan oleh penulis ialah metode deskriptif analisis yaitu sebuah metode yang menggambarkan dan melukiskan realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian di hubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Hasil penelitian ini adalah bahwa adanya korelasi antara proses kaderisasi pada partai politik dengan maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para kader partai politik. Penulis berpandangan bahawa cost politik yang ahrus dikeluarkan oleh para politisi untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu sangatlah mahal sehingga tentu saja sang politisi harus mengganti cost yang telah ia keluarkan pada saat kampanye apabila yang bersangkutan telah menduduki jabatan tertentu.