INTERVENSI PEMERINTAH MENANGANI DISKRIMINASI TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA MELALUI KEBIJAKAN KETATANEGARAAN: PERSPEKTIF HAM DAN KESEMPATAN KERJA - Yudha Alam, Wira; Dwi Aprilia, Chindi; Zukar, Maretha; Tri Adella, Nadiva; Putri Kinasih, Shinta (Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 2024)
Diskriminasi terhadap orang dengan keterbatasan fisik, motorik, mental, atau intelektual yang dikenal sebagai penyandang disabilitas sering terjadi dan masih menjadi isu yang signifikan di Indonesia dan banyak negara lain. Penyandang disabilitas menghadapi kesulitan dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan karena mereka dianggap kurang produktif dan tidak mampu bekerja. Menggunakan metode analisis deskriptif untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang subjek penelitian dan analisis statistik digunakan untuk memperoleh data atas variabel terkait. Menggunakan pendekatan kepustakaan (library research) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang subjek yang dibahas melalui berbagai situs resmi. Meratifikasi The Convention of Rights for People with Disabilities (CRPD) adalah betuk intervensi pemerintah untuk memastikan bahwa hak penyandang disabilitas dihormati, dilindungi, dan dipenuhi sesuai dengan hak orang lain. Selain itu, berbagai kebijakan berlandaskan Undang-Undang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia untuk menangani diskriminasi terhadap penyandang disabilitas melalui Hak Asasi Manusia dan Kesempatan Kerja. Namun, pemerintah Indonesia masih perlu melakukan lebih banyak upaya salah satunya bekerja sama dengan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta untuk mewujudkan persaman hak bagi setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas dalam hal mendapatkan pekerjaan.