ANALISIS KASUS PT DUTA PALMA GROUP YANG MELIBATKAN PEJABAT DAERAH DALAM PERIZINAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN - Maulana, Risqi; Nur Fauziah, Aulia; Yusuf, Hudi (Cahaya Ilmu Bangsa, 2025)
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa di Indonesia yang secara signifikan menghambat pertumbuhan ekonomi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memegang peranan krusial sebagai institusi utama dalam upaya memerangi dan meningkatkan efektivitas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK). Salah satu pola korupsi yang umum adalah transfer ilegal dana dari entitas korporasi kepada pejabat publik, khususnya yang terjadi di sektor sumber daya alam. Tujuan utama studi ini adalah menganalisis secara komprehensif strategi investigasi dan proses penegakan hukum dalam kasus-kasus transfer dana terlarang dari perusahaan kepada aparatur negara. Pendekatan metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan fokus pada studi kasus tertentu, yaitu kasus korupsi yang melibatkan PT Duta Palma Group dan para pejabat. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan kajian pustaka, mencakup analisis mendalam terhadap laporan keuangan, bukti transaksi, dan dokumen relevan lainnya. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola kejahatan, peran aktor yang terlibat, dan menguraikan proses korupsi secara sistematis. Studi kasus PT Duta Palma Group, yang terkait dengan penyerobotan lahan kelapa sawit seluas 37.095 hektar tanpa izin di kawasan hutan (antara tahun 2003 hingga 2022), mengindikasikan adanya modus korupsi berskala besar. Pejabat negara, seperti mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rachman, terbukti mengeluarkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan secara melanggar hukum kepada perusahaan-perusahaan di bawah naungan PT Duta Palma Group. Pelanggaran ini menimbulkan kerugian negara yang luar biasa, diperkirakan mencapai sekitar Rp 78 Triliun, dan melibatkan tindak pidana korupsi sekaligus pencucian uang (TPPU). Meskipun terdapat upaya pembelaan hukum, pengadilan akhirnya menetapkan terdakwa bersalah atas tindak pidana korupsi dan TPPU. Praktik korupsi berupa aliran dana perusahaan yang difasilitasi oleh izin ilegal, seperti yang tercermin dalam studi kasus ini, merupakan ancaman berat bagi stabilitas keuangan, perekonomian nasional, dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu diperkuat, khususnya melalui penerapan efektif pasal TPPU, agar aset hasil kejahatan dapat dilacak dan disita secara maksimal. Corruption is an extraordinary crime in Indonesia that significantly hinders economic growth and undermines public trust in the government system. The Corruption Eradication Commission (KPK) plays a crucial role as the main institution in combating and improving the effectiveness of eradicating Corruption Crimes (TPK). One common pattern of corruption is the illegal transfer of funds from corporate entities to public officials, especially in the natural resources sector. The main objective of this study is to comprehensively analyze the investigation strategies and law enforcement processes in cases of illegal fund transfers from companies to state officials. The methodological approach used is qualitative research with a focus on specific case studies, namely corruption cases involving PT Duta Palma Group and officials. Data collection was carried out through documentation and literature review, including in-depth analysis of financial reports, transaction evidence, and other relevant documents. Furthermore, the data was analyzed descriptively to identify crime patterns, the roles of the actors involved, and to systematically describe the corruption process. The case study of PT Duta Palma Group, which is related to the illegal seizure of 37,095 hectares of palm oil land without permission in a forest area (between 2003 and 2022), indicates a large-scale corruption scheme. State officials, such as the former Regent of Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rachman, were proven to have issued location permits and plantation business permits illegally to companies under PT Duta Palma Group. These violations caused extraordinary losses to the state, estimated at around Rp 78 trillion, and involved criminal acts of corruption and money laundering. Despite legal defenses, the court ultimately found the defendants guilty of criminal acts of corruption and money laundering. Corruption practices in the form of corporate fund flows facilitated by illegal permits, as reflected in this case study, pose a serious threat to financial stability, the national economy, and environmental sustainability. Therefore, law enforcement needs to be strengthened, particularly through the effective implementation of the Anti-Money Laundering Law, so that assets derived from crime can be traced and confiscated to the maximum extent possible.