Kebijakan Non Penal Penanggulangan Pelanggaran Dan Tindak Pidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah - Ayib Rosidin (Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2024)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan non penal penanggulangan pelanggaran dan tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian Hukum Normatif-Empiris yang dimana bukan hanya berbasis pada pengkajian mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan saja, namun juga mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi Ketika sistem norma yang dimaksud bekerja ataupun diterapkan di dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan non penal penanggulangan pelanggaran dan tindak pidana dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah disimpulkan bahwa kebijakan non penal berkaitan dengan penggunaan upaya-upaya preventif yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran dan tindak pidana dalam pemilihan kepal daerah yang berdampak pada terjadinya konflik horizontal dalam masyarakat dengan menekankan pada perwujudan penyelenggara pemilu (KPU dan BAWASLU) yang independent and impartial melalui mekanisme rekrutmen yang transparent, proporsional dan akuntabel, peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat melalalui penyuluhan dan sosialisasi secara berjenjang mengenai perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan berikut dengan dampaknya sehingga masyarakat dapat mengambil sikap dalam mewujudakan pemilihan kepala daerah yang tertib dan aman serta penggunaan prinsip penyelesaian masalah yang berbasis pada kearifan lokal masing-masing daerah.