KERANGKA KERJA PENGEMBANGAN KONSULTASI PUBLIK ELEKTRONIK DI LEMBAGA PEMERINTAHAN - Marudur Pandapotan Damanik (Kementerian Kominfo - RI, 2016)
Partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan pemerintah akan menghasilkan kebijakan yang lebih matang, tepat sasaran, dan lebih diterima oleh semua pihak. Dengan perkembangan TIK dalam konsep e-participation, partisipasi masyarakat dimungkinkan untuk diselenggarakan secara daring melalui layanan konsultasi publik elektronik (e-Consultation). Untuk mengembangkan layanan tersebut dibutuhkan perencanaan yang matang dan langkah-langkah yang tepat agar sistem yang dikembangkan dapat dipergunakan secara efektif. Sejumlah literatur telah mengupas tentang model pengembangan e-Participation, namun model-model yang ada hanya fokus pada aspek tertentu saja. Oleh sebab itu makalah ini mencoba mengusulkan sebuah kerangka pengembangan layanan konsultasi publik elektronik melalui studi literatur terhadap sejumlah kajian-kajian pengembangan dan konsep e-Participation. Kerangka yang dibangun terdiri atas 4 (empat) tahapan: Inisiasi, Perancangan, Implementasi, dan Evaluasi, dan dalam tiap tahapan memiliki langkah-langkah spesifik yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan layanan e-Consultation. Melalui makalah ini, peluang untuk penelitian lanjutan dapat dilaksanakan dengan menguji dan mengevaluasi kerangka yang dibangun.