EKSISTENSI KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BA-KU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KON-SUMEN - Renhard Fransiskho Soloti (Universitas Tadulako, 2025)
The principle of absolute responsibility is used to ensnare business actors whose services cause product defects, which in the UUPK The purpose of this writing is to understand and know the application of the Exoneration Clause Existence in Standard Agreements According to the Perspective of Consumer Protection Law and to know the form of legal protection for consumers in terms of the use of standard agreements that use exoneration clauses carried out by business actors. The research method uses the Normative Juridical method with a statutory approach, case approach, conceptual approach, and comparative approach. Article 18 paragraph (1) parts a,d,f, and h are the parts that are most often violated and carried out by business actors, this action puts the consumer in a very weak and disadvantaged position. In practice, cases of agreements using exoneration clauses are null and void, but in fact some judges in some cases see some cases of exoneration clauses as cases of default because the agreement has existed in advance and without coercion. Tujuan penulisan ini untuk memahami dan mengetahui penerapan Eksistensi Klausula eksonerasi Menurut Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen serta mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal penggunaan perjanjian baku yang menggunakan klausula eksonerasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Metode penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan perjanjain baku yang memuat klausula eksonerasi tersebut masih sering terjadi dalam masyarakat. pasal 18 ayat (1) bagian a,d,f, dan h menjadi bagian yang paling sering dilanggar dan dilakukan oleh pelaku usaha, Tindakan ini membuat pihak konsumen berada pada posisi yang sangat lemah dan paling tidak diuntungkan. Dalam praktiknya, kasus perjanjian yang menggunakan klausula eksonerasi adalah batal demi hukum, namun faktanya beberapa hakim dalam beberapa perkara melihat beberapa kasus klausula eksonerasi sebagai kasus wanprestasi alasannya karena kesepakatan tersebut telah ada lebih dahulu dan tanpa paksaan.