Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Studi Penanggulangan Eksploitasi Anak sebagai Pengemis - Sri Damayanti; Maryam Maryam; Muhammad Hasyim; Nazaruddin Nazaruddin; Arinanda Arinanda (Lembaga Kajian Sosial Politik Aceh (LaKaspia), 2025)
The exploitation of children as beggars in Lhokseumawe City poses a significant challenge to the implementation of social welfare policy mandated by Aceh Qanun No. 11 of 2013. This study aims to dissect the policy's implementation model by focusing on three core pillars: rehabilitation programs, inter-agency synergy, and social assistance mechanisms. Employing a qualitative approach, data were gathered through in-depth interviews with key policy-implementing actors from the Social Service Agency, Public Order Agency (Satpol PP), and the Office for Women's Empowerment and Child Protection (DP3A). The findings reveal a complex and paradoxical implementation model. Rehabilitation programs, while discursively framed within social investment rhetoric, function more as protective emergency mechanisms in practice. Inter-agency synergy proves effective yet fragile, as it relies on informal relational networks rather than an institutionalized system. Furthermore, the intervention's overarching focus on saving individual children inadvertently overlooks the structural reproduction of poverty at the family level, revealing a constant compromise between policy idealism and field realities. Abstrak Eksploitasi anak sebagai pengemis di Kota Lhokseumawe menantang implementasi kebijakan kesejahteraan sosial yang diamanatkan oleh Qanun Aceh No. 11 Tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk membedah model implementasi kebijakan tersebut, dengan berfokus pada tiga pilar utama: program rehabilitasi, sinergi antar aktor, dan mekanisme bantuan sosial. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para aktor kunci pelaksana kebijakan dari Dinas Sosial, Satpol PP, dan DP3A. Hasil penelitian mengungkap sebuah model implementasi yang kompleks dan penuh paradoks. Program rehabilitasi, meski berlandaskan retorika investasi sosial, dalam praktiknya lebih berfungsi sebagai mekanisme protektif darurat. Sinergi antar aktor terbukti efektif, namun rapuh karena bertumpu pada jejaring relasional informal, bukan sistem yang terlembaga. Lebih lanjut, keseluruhan intervensi yang berfokus pada penyelamatan individu anak secara tidak langsung mengabaikan masalah reproduksi kemiskinan struktural di tingkat keluarga, menunjukkan sebuah kompromi konstan antara idealisme kebijakan dengan realitas lapangan.