SOSIALISASI ASPEK HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM UMKM DI KABUPATEN INDRAMAYU - Sudiro, Amad; Fernandha, Rizqy Dini; Mambo Jr, Glen Clifford; Athallah. H.S., Rayhan Mohamad (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara, 2023)
MSMEs as the backbone of Indonesia's economy are driving the government to actively provide assistance, ranging from administrative, financial or capital equipment to legal aspects. Legal protection for MSMEs comes from existing regulations. Legal protections for MSMEs are clear and create legal certainty. Legal protection for MSMEs can be found in states that grant MSMEs patents on their products. This legal protection cannot be seen only through regulations on unfair competition between companies. MSMEs gain the right to compete in a larger market and to compete with large companies to develop their business. These regulations are expected to protect MSME actors and promote business UKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia membuat pemerintah gencar menawarkan bantuan mulai dari pengaturan administrasi, keuangan atau permodalan hingga aspek hukum. Perlindungan hukum UKM dapat dilihat berdasarkan peraturan yang ada. Batas atas hukum untuk UKM jelas dan menawarkan kepastian hukum. Perlindungan hukum terhadap UKM tercermin dalam kenyataan bahwa negara memberikan hak kepada UKM untuk mematenkan produknya, namun tidak hanya perlindungan hukum juga tercermin dalam ketentuan tentang persaingan tidak sehat. UKM diberikan hak untuk bersaing di pasar yang lebih luas dan juga bersaing dengan pengusaha besar untuk mengembangkan usahanya. Peraturan tersebut diharapkan dapat melindungi pelaku UMKM dan mengembangkan usahanya.