PELATIHAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI LINGKUNGAN BAGI CALON JAKSA PADA BADAN DIKLAT KEJAKSAAN RI - Adhari , Ade; Naomi, Sherryl (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara, 2023)
ABSTRACT The Environmental law politics in Indonesia is carried out to accommodate the protection, management and control of environmental pollution. Criminal law policies as an effort to realize criminal laws and regulations in accordance with the conditions and situations at the time and in the future need to be studied in depth, especially for prospective prosecutors as holding an important role in carrying out prosecutions in environmental criminal cases. The provision of environmental criminal law policy training is carried out to prospective prosecutors through classes at the Attorney General's Education and Training Agency of the Republic of Indonesia. This activity is carried out face to face in class using the lecture method, and a question and answer session for each participant. This criminal law policy training is expected to provide understanding to prospective prosecutors regarding the imposition of criminal sanctions in environmental crimes. ABSTRAK Politik hukum lingkungan di Indonesia dilaksanakan untuk mengakomodir perlindungan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Kebijakan hukum pidana sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan masa yang akan mendatang perlu dipelajari secara mendalam, terutama bagi calon Jaksa sebagai emegang peranan penting dalam melakukan penuntutan dalam perkara pidana lingkungan hidup. Pemberian pelatihan kebijakan hukum pidana lingkungan ini dilakukan kepada calon jaksa melalui kelas di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka dalam kelas dengan menggunakan metode ceramah, dan sesi tanya jawab bagi setiap peserta. Pelatihan kebijakan hukum pidana ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada calon jaksa berkaitan dengan pengenaan sanksi pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup.