TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR INSTITUSI DALAM PENGURUSAN HUTAN DI DAERAH - Sulistya Ekawati; Sylviani Sylviani; Handoyo Handoyo (Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change, 2009)
Sejak desentralisasi diterapkan, terjadi perubahan jenis dan kewenangan institusi. Salah satu konsekuensi dari hal tersebut adalah perubahan tata hubungan kerja antara institusi pusat, institusi di tingkat provinsi dan institusi di tingkat kabupaten. Dalam tulisan ini disajikan hasil analisis tata hubungan kerja institusi yang menangani pengurusan hutan pada masa desentralisasi. Kajian dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Hasil kajian menunjukan bahwa banyaknya UPT yang ada di daerah menimbulkan dualisme pemerintahan di daerah dan mempengaruhi kemandirian otonomi. Tata hubungan kerja antara Dinas Kehutanan Provinsi dan UPT dirasakan masih kurang. Masingmasing pihak kurang bekerjasama tapi 'sama-sama bekerja'. Hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten belum menyentuh hubungan teknis, tetapi masih terbatas dalam hal penganggaran dan penempatan pejabat di kabupaten. Beberapa hal yang dapat disarankan dari kajian ini adalah pemerintah pusat diharapkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah melalui mekanisme pembinaan. Perlu ada koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah provinsi dan UPT Departemen Kehutanan di daerah untuk meningkatkan kinerja keduanya.