Strategi Penguatan Pelayanan Hukum Oleh Divisi P3h Kanwil Kemenkum Provinsi Bengkulu Dalam Mendukung Terwujudnya Kepastian Hukum Di Daerah - Fajar M. Zidan; Pentana Seniwati; Ganefi (GLOBAL SCIENTS PUBLISHER, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penguatan pelayanan hukum yang dilakukan oleh Divisi Pelayanan, Penyuluhan, dan Pelayanan Hukum (P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Bengkulu dalam mendukung terwujudnya kepastian hukum di daerah. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya peran lembaga hukum daerah dalam memastikan akses keadilan dan perlindungan hukum yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang mengkaji data primer melalui wawancara dengan pejabat Divisi P3H dan dokumentasi kegiatan pelayanan hukum, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, laporan kinerja Kemenkumham, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penguatan pelayanan hukum oleh Divisi P3H Kanwil Kemenkumham Bengkulu dilaksanakan melalui tiga pendekatan utama: peningkatan akses terhadap layanan hukum masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya manusia hukum, dan pengembangan sinergi antarinstansi penegak hukum. Program-program seperti Pos Yankumham, penyuluhan hukum terpadu, layanan konsultasi hukum gratis, dan pelatihan hukum bagi aparatur pemerintahan daerah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memperluas jangkauan pelayanan hukum. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya literasi hukum masyarakat pedesaan, dan kurangnya digitalisasi layanan hukum. Kesimpulan penelitian ini yaitu bahwa strategi penguatan pelayanan hukum oleh Divisi P3H berperan penting dalam memperkuat sistem hukum nasional di daerah serta menjadi katalisator dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dan inklusif. Hasil ini menegaskan bahwa keberhasilan pelayanan hukum bergantung pada sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat.