INSTRUMEN RESTRUKTURISASI UTANG UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN KREDITOR DAN DEBITOR PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA - Jefry Pernando Sitepu (Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 2025)
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan kepailitan merupakan instrumen hukum krusial untuk menyelesaikan konflik hutang-piutang, namun penerapannya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memunculkan ketidakseimbangan struktural akibat status khusus entitas negara. BUMN Persero, berorientasi profit dan berbentuk PT, dikecualikan dari pengajuan pailit langsung, sementara Perum Sepenuhnya milik negara dan fokus pelayanan publik hanya dapat dipailitkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan UU No. 37/2004 dan amandemen UU BUMN No. 1/2025. Secara kritis, regulasi ini menciptakan