Evaluasi Penerapan Kurikulum Merdeka Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah - Sabyli Hikmah Mukaddar; Riky Supratama (Jurnal Ar-Ruhul Ilmi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam, 2025)
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada beberapa SMA di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan pembelajaran, respons guru dan siswa, serta hambatan yang muncul selama penerapan kurikulum. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melibatkan tiga guru PAI, sepuluh siswa, dan satu kepala sekolah sebagai informan utama. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi perangkat pembelajaran. Analisis dilakukan menggunakan proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka telah memberikan dampak positif terhadap dinamika pembelajaran PAI. Guru mulai menerapkan strategi pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berpusat pada siswa. Siswa pun menunjukkan peningkatan motivasi belajar, keterlibatan dalam kegiatan kelas, serta pemahaman nilai-nilai keislaman seperti akhlak, ibadah, dan toleransi. Integrasi budaya lokal Maluku turut memperkaya proses pembelajaran sehingga materi lebih mudah dipahami dan dirasakan relevan oleh siswa. Namun demikian, penelitian juga menemukan sejumlah kendala signifikan dalam pelaksanaan kurikulum, antara lain keterbatasan infrastruktur digital, minimnya bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik daerah kepulauan, serta rendahnya tingkat pelatihan guru. Kondisi geografis wilayah yang tersebar juga berdampak pada pemerataan akses pendidikan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di wilayah Salahutu memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PAI, namun perlu diperkuat dengan dukungan sarana, pelatihan, dan kebijakan yang lebih komprehensif.