Analisis Efektifitas Kerjasama TNI-Polri untuk Menangani Destructive Fishing Guna Mendukung Ekonomi Biru dalam Rangka Pembangunan Nasional - Saiful Alam; Rudy Sutanto; Sigit Purwanto (Publikasi Indonesia, 2025)
Ancaman praktik destructive fishing seperti pengeboman dan penggunaan racun di wilayah perairan Indonesia telah menimbulkan kerusakan ekosistem laut yang serius, menurunkan stok ikan, serta mengganggu stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Sebagai respons, sinergi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi elemen kunci dalam penegakan hukum dan pengawasan maritim. Penelitian ini menganalisis efektivitas kerja sama antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menanggulangi praktik destructive fishing sebagai bagian dari strategi nasional menuju pembangunan Ekonomi Biru. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, yang dilaksanakan di wilayah kerja Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) V Surabaya dan Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Timur. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap enam informan kunci lintas institusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama TNI–Polri diwujudkan dalam empat bentuk utama, yaitu patroli laut gabungan, pertukaran data intelijen, forum koordinasi lintas sektor, dan penyuluhan masyarakat pesisir. Sinergi ini terbukti menurunkan pelanggaran hukum di laut dan meningkatkan kesadaran hukum nelayan. Namun demikian, efektivitasnya masih terkendala oleh tumpang tindih kewenangan, perbedaan rantai komando, keterbatasan sumber daya, serta tekanan ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Joint Maritime Command yang mengintegrasikan TNI–Polri dengan instansi maritim lainnya, modernisasi sistem pengawasan laut berbasis teknologi, serta pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai mitra strategis pertahanan nirmiliter untuk mendukung ketahanan maritim dan pembangunan nasional berkelanjutan.