FUNGSI PEMBELAAN BIRO HUKUM PEMBINAAN DAN PEMBELAAN ANGGOTA IKATAN DOKTER INDONESIA (BHP2A IDI) DALAM PENYELESAIAN KASUS MEDIS - Okthavianes Paulina Harun; Andryawan (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2025)
Abstrak Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota Ikatan Dokter Indonesia (BHP2A IDI) merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum kepada dokter yang menghadapi sengketa medis di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pembelaan yang dijalankan oleh BHP2A IDI dalam penyelesaian kasus medis, dengan menekankan pada mekanisme dan strategi pembelaan yang diterapkan. BHP2A IDI menjalankan fungsi pembelaan secara komprehensif melalui tiga jalur utama, yaitu pembelaan litigasi di pengadilan pidana dan perdata, pembelaan non-litigasi melalui mediasi dan negosiasi, serta program rehabilitasi dan pembinaan pasca-sengketa. pendekatan non-litigasi yang diutamakan oleh BHP2A IDI mencerminkan komitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui mediasi, klarifikasi medis, dan negosiasi dengan pihak pasien, sehingga menghindari proses peradilan yang bersifat adversarial. Setelah penyelesaian sengketa, BHP2A IDI melanjutkan dengan program rehabilitasi yang mencakup pemulihan reputasi, dukungan psikologis, dan pembinaan berkelanjutan agar dokter dapat kembali berpraktik sesuai etika profesi dan regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Hukum dan permasalahan dikaji secara menyeluruh melalui penelitian kepustakaan, termasuk peraturan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa fungsi pembelaan ini tidak hanya melindungi hak-hak dokter dari kriminalisasi yang tidak tepat. Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan; Rumah Sakit; Tenaga Medis; dan Perjanjian Terapeutik. Abstract The Legal Bureau for the Development and Defense of Members of the Indonesian Medical Association (BHP2A IDI) is an institution that has a strategic role in providing legal protection to doctors facing medical disputes in Indonesia. This study aims to analyze the defense function carried out by BHP2A IDI in resolving medical cases, with an emphasis on the defense mechanisms and strategies applied. BHP2A IDI carries out a comprehensive defense function through three main channels, namely litigation defense in criminal and civil courts, non-litigation defense through mediation and negotiation, and post-dispute rehabilitation and coaching programs. The non-litigation approach prioritized by BHP2A IDI reflects a commitment to resolving disputes peacefully through mediation, medical clarification, and negotiation with the patient, thereby avoiding adversarial judicial processes. After dispute resolution, BHP2A IDI continues with a rehabilitation program that includes reputation restoration, psychological support, and ongoing coaching so that doctors can return to practice in accordance with professional ethics and applicable regulations. This study uses a descriptive juridical normative method with a statutory approach. The law and issues were comprehensively examined through library research, including applicable legal regulations in Indonesia. The results of this study indicate that this advocacy function extends beyond protecting doctors' rights from inappropriate criminalization. Keywords: Health Services; Hospital; Healthcare Professionals; and Therapeutic Agreement