DIALEKTIKA HUKUM PERKAWINAN ADAT BALI DENGAN REGULASI NASIONAL: UPAYA MEWUJUDKAN KESELARASAN NORMATIF - Ida Dewa Gede Agung Lesmana (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2025)
Abstrak Dialektika hukum perkawinan adat Bali dengan Undang-Undang Perkawinan 1974 mengungkap ketegangan struktural antara pluralisme hidup dan uniformitas nasional. Tri Hita Karana sebagai fondasi Awig-Awig dan Desa Adat menjadikan perkawinan ritual kosmis yang fleksibel (nyeburin, ngerorod, hingga melegandang), sementara UU 1974 mengklaim kesetaraan parental namun mempertahankan patriarkalisme substantif (Pasal 31 ayat 3). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.Praktik adat seperti ngodalin atau melegandang berpotensi langgar HAM anak dan paksaan, namun