PELAKSANAAN PERAMPASAN BARANG (ASET) TERKAIT HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA - Djufri, Darmadi (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, 2021)
Abstrak Pelaksanaan perampasan barang (aset) yang terkait hasil tindak pidana korupsi oleh jaksa pengacara negara mengandung karakteristik yang spesifik, yaitu dilakukan setelah upaya pidana tidak dimungkinkan lagi untuk diproses karena dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, 33, 34, 38C UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun telah terjadi kerugian keuangan negara. Tanpa adanya proses pidana terlebih dahulu, tertutup kemungkinan dilakukannya gugatan perdata untuk perkara tindak pidana korupsi. Kondisi hukum tertentu tersebut meliputi:1. Setelah dilakukan penyidikan ditemukan unsur tidak cukup bukti adanya tindak pidana korupsi; 2.Tersangka meninggal dunia pada saat penyidikan; 3.Terdakwa meninggal dunia pada saat pemeriksaan sidang pengadilan; 4.Terdakwa diputus bebas; 5.Diduga terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi diajukan antara lain karena penyidik gagal menemukan unsur-unsur cukup bukti dalam tindak pidana korupsi, sehingga tidak dimungkinkan proses pidana ditindak lanjuti. Pengertian tidak cukup bukti dalam Pasal 32 ayat (1) UU TIPIKOR jika penyidik menganggap tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi dengan bukti-bukti yang dimilikinya. Kata Kunci : Perampasan Aset, Gugatan, Jaksa Pengacara Negara Abstract The implementation of confiscation of goods (assets) related to the proceeds of corruption by the state attorney's attorney has specific characteristics, namely it is carried out after criminal proceedings are no longer possible to process because they are faced with certain conditions as referred to in Articles 32, 33, 34, 38C of Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, even though there have been losses in state finances. Without prior criminal proceedings, the possibility of civil lawsuits for corruption cases is closed. Such specific legal conditions include: 1. After an investigation was carried out, it was found that there was insufficient evidence of a criminal act of corruption; 2. The suspect died during the investigation; 3. The defendant died during the trial court examination; 4. The accused was acquitted; 5. It is suspected that there are proceeds of corruption that have not been confiscated for the state even though the court decision has permanent legal force. Civil lawsuits for criminal acts of corruption were filed partly because investigators failed to find sufficient elements of evidence in criminal acts of corruption, making it impossible for criminal proceedings to be followed up. The definition of insufficient evidence in Article 32 paragraph (1) of the Corruption Eradication Law is if the investigator considers that the elements of the criminal act of corruption have not been fulfilled with the evidence they have.