NETRALITAS BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK DALAM KELINDAN POLITIK PRAKTIS PEMILU 2024 DI KABUPATEN SUMENEP - Anwar, Hairul; Mulyadi, Mulyadi; Helmi, Helmi (Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep, 2023)
Netralitas birokrasi menjadi salah satu gagasan Weber, dengan harapan agar parabirokrat dan birokrasinya dapat beroperasi secara profesional. Selain itu, mereka dapatmengambil tanggung jawab penuh atas tugas dan tanggung jawab mereka. Sejakreformasi, persoalan netralitas birokrasi telah mendapat perhatian khusus dari parapemerhati birokrasi di Indonesia, tujuan yang sesuai dengan harapan Weber adalahuntuk mengetahui bagaimana mencapai mesin pemerintahan yang hakikatnyabirokratis, yang masih menyisakan sejumlah keraguan, karena kemungkinan tidakterpenuhinya seluruh asumsi yang mendasari terbentuknya Negara. Negara membentuksuatu sistem ketatanegaraan yang bertujuan melayani kepentingan rakyat, yang disebutbirokrasi pemerintahan. Birokrasi sebagai organisasi modern yang konsep dasarnyadikembangkan pertama kali oleh Max Weber, yaitu dipercayakan sepenuhnya kepadapegawai negeri sipil yang memenuhi beberapa syarat tertentu dalam menjalankan sistemadministrasi pemerintahan. Seperangkat ciri-ciri ideal (tipe ideal) birokrasi yang rasionalsecara hukum, sehingga memungkinkan untuk ditransformasikan menjadi instrumenyang mampu mewujudkan tujuan organisasi birokrasi secara efisien dan efektif. Meskipenerapannya menuai kritik dari banyak pakar dan pakar yang bijak, namun berpotensimenjadi koordinator profesional dan pelayan bagi semua kalangan, bukan hanyasebagian, fraksi, atau kepentingan sementara, terlebih di kabupaten Sumenep dalamrangka menyambut pemilu tahun 2024.