Hukum Tata Negara dan Implementasi Nilai-Nilai Syariah dalam Perekonomian Nasional - Imam Baihaki (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum Lumajang, 2024)
Penelitian ini berangkat dari realitas bahwa sistem hukum tata negara Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, yang memberikan ruang bagi penerapan nilai-nilai keagamaan, termasuk nilai-nilai syariah dalam pembangunan nasional. Dalam konteks perekonomian, prinsip syariah tidak hanya dipahami sebagai sistem keuangan berbasis Islam, tetapi juga sebagai paradigma moral yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Tantangan utama terletak pada bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam sistem hukum dan kebijakan ekonomi nasional tanpa menyalahi prinsip konstitusionalitas serta pluralitas bangsa. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk mengurai keterkaitan antara hukum tata negara dan penerapan nilai-nilai syariah dalam sistem ekonomi Indonesia secara proporsional dan kontekstual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer seperti UUD 1945, Undang-Undang Perbankan Syariah, serta regulasi terkait lembaga keuangan syariah; dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menafsirkan hubungan antara prinsip konstitusional dan nilai-nilai syariah, serta bagaimana keduanya diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konstitusional, implementasi nilai-nilai syariah dalam perekonomian nasional memiliki legitimasi kuat melalui prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan negara untuk mewujudkan keadilan sosial. Penerapan ekonomi syariah tampak dalam berbagai kebijakan negara, seperti perbankan syariah, sukuk, dan lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Namun demikian, masih diperlukan harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam agar integrasi nilai-nilai syariah dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan dualisme hukum