National Park Management in Local Autonomy: from The Viepoint of Political Conservation in Biology: A Case Study of Tanjung Puting- Central Kalimantan - Hidayat, Herman (Perhimpunan Biologi Indonesia, 2008)
ABSTRAKPengelolaan Taman Nasional dalam Era Otonomi Daerah Dilihat dari Perspektif PolitikKonservasi Biology: Studi Kasus Tanjung Puting -Kalimantan Tengah. Paper ini menganalisispengelolaan taman nasional dilihat dari perspektif politik ekologi yang menekankan atas perandan persepsi âstakeholdersâ. Peran taman nasional adalah sangat penting sebagaibenteng terakhir dalam menjaga keberadaan hutan alam. Tetapi, kondisi riil Taman NasionalTanjung Puting sekarang ini menghadapi suatu ancaman, karena dua faktor penting yakniadanya praktek aktivitas illegal logging dan penggalian untuk usaha tambang, yang dilakukanoleh para pedagang kayu dan investor lokal dari luar dengan menyuruh masyarakat lokal untukmemotong pohon dan menggali tanah. Dengan demikian, untuk mengantisipasi masalah yangkritis tersebut, diperlukan aksi afirmatif seperti pengelolaan kolaborasi dengan berbagaistakeholders (pemerintah daerah baik propinsi dan kabupaten, LSM, masyarakat lokal) atasprogram reboisasi berbagai pohon, penegakkan hukum, sanksi yang keras, dan pemberdayaanekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal. Terjadi juga konflik kepentingan antara pemerintahpusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya hutan, khususnya taman nasional.Pemerintah pusat berpendapat, berdasarkan UU No.5/1990, pasal 14, yang menekankan âtamannasional sebagai sarana preservasi hutan alam yang memilki kehidupan ekosistem yang unikdan dikelola berdasarkan sistem zonasi (inti, rimba dan riset). Kewenangan pengelolaan tamannasional tersebut diberikan kepada pemerintah pusat, karena misi utamanya ialah ialah untukmenjaga keanekaragaman hayati, memproteksi dan mengembangkannya. Sebaliknya pemerintahdaerah (Propinsi dan Kabupaten) berpendapat, bahwa keberadaan taman nasional di daerahnya,dapat digunakan sebagai income PAD (Pendapatan Asli Daerah), untuk membanguninfrastruktur daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam masa Otda.Sejalan dengan misi pemerintah daerah, masyarakat lokal juga melihat âtaman nasionalâ darikeuntungan nilai ekonomi langsung, sehingga sering terjadi praktek aktivitas illegal lggingdan tambang di kawasan taman nasional Tanjung Puting yang pada akhirnya berakibat terhadaprusaknya hutan. Dalam konteks ini, baik kepentingan konflik antara dua aktor stakeholdersyang utama baik pemerintah pusat dan daerah sangat menarik untuk dikaji.Kata kunci: Pengelolaan taman nasional, kolaborasi, stakeholders, kepentingan konflikpemerintah pusat dan daerah.