Analisis Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Perlindungan Konsumen Pada Kasus Kepailitan Developer Perumahan - Rachman, Miftahur; Santoso, Mulia Akbar; Idris, Zulherman; Hajar, Ragil Ibnu (LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global, 2025)
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sering sekali digunakan pihak developer perumahan terlebih bagi mereka yang tanah yang dijadikan untuk perumahan belum lunas dilakukan peralihan dari pemilik asli tanah kepada pihak developer perumahan. Namun potensi masalah akan muncul mengenai adanya ancaman kepailitan yang dialami oleh pihak developer, mengingat bisnis perumahan merupakan salah satu bisnis yang memberikan keuntungan yang tinggi namun juga diiringi dengan resiko yang tinggi pula. Ketika devoleper perumahan mengalami proses kepailitan, maka akan berdampak kepada konsumen perumahan yang sudah terlanjur menjadi bagian dari proyek developer tersebut, terlebih banyak para konsumen ini hanya mendapatkan PPJB dari developer meskipun lunas dibayar dalam proses pembelian rumah dan tanah, maka penting melihat aspek perlindungan hukum pada permasalah ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan data sekunder. Hasil pembahasan yang didapat peneliti antara lain, pertama, kedudukan hukum PPJB dalam sistem hukum perdata Indonesia masih bersifat ambigu karena secara formil hanya dianggap sebagai perjanjian pendahuluan (voorovereenkomst) yang tidak mengalihkan hak milik, namun dalam praktik memiliki peran penting sebagai dasar transaksi properti. Walaupun sah dan mengikat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata, PPJB kerap menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara developer dan konsumen, terlebih dalam pembagian budel pailit developer perumahan. Kedua, meskipun Mahkamah Agung melalui yurisprudensi terbaru mulai melindungi pembeli beritikad baik dengan mengeluarkan rumah dari boedel pailit, sifat yurisprudensi yang kasuistik belum menjamin kepastian hukum menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang menegaskan hak konsumen atas rumah yang dibayar lunas agar perlindungan hukum lebih kuat dan kepastian hukum benar-benar terwujud.