Dinamika Kekuasaan dan Kepentingan Politik Dalam Pengelolaan APBN Di Indonesia - Saragi, Jonathan Brando; Tampubolon, Maya Sentia Anjelika; Sembiring, Cornelia Aginta Br; Sianturi, Yanti Masryana; Manurung, Melisa Patrisia; Sinulingga, Sam Deva Nasra (Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2026)
Penelitian ini menganalisis dinamika kekuasaan dan kepentingan politik dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia selama periode 2019–2021, ketika pandemi Covid-19 menekan stabilitas ekonomi nasional dan memaksa pemerintah melakukan berbagai penyesuaian fiskal secara cepat. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik dan metode studi literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan refocusing, realokasi anggaran, serta perluasan diskresi eksekutif berperan penting dalam menjaga ketahanan ekonomi dan mendorong keberlanjutan program pemulihan. Namun, perluasan kewenangan ini secara bersamaan membuka ruang bagi distorsi politik, melemahnya mekanisme check and balance, serta meningkatnya risiko penyalahgunaan anggaran dalam berbagai sektor strategis. Fenomena political budget cycle, hubungan patronase antara aktor politik dan kelompok usaha, serta dominasi eksekutif dalam proses penyusunan APBN menjadi faktor penentu yang memengaruhi arah kebijakan fiskal pada periode tersebut. Sektor-sektor seperti bantuan sosial, pengadaan barang/jasa, dan proyek infrastruktur menunjukkan kerentanan tinggi, sebagaimana terlihat dari beberapa kasus korupsi yang muncul selama pandemi. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknokratis untuk menstabilkan perekonomian, tetapi juga sebagai arena politik yang merefleksikan distribusi kekuasaan, negosiasi kepentingan, dan dinamika institusional. Oleh karena itu, penguatan tata kelola fiskal melalui transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang lebih inklusif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran tetap berpihak pada kepentingan publik, terutama dalam situasi krisis yang memberikan ruang diskresi lebih besar kepada pemerintah.