PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DALAM REVITALISASI BUMDES YANG INOVATIF BERBASIS ECONOMIC ANALYSIS OF LAW - EVENDIA, MALICIA (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Lampung, 2022)
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan dan menghidupkan kembali kelembagaan BUMDes melalui pendekatan hukum yang berbasis Economic Analysis of Law. BUMDes sebagai lembaga usaha yang dikelola desa memiliki peran strategis dalam usaha peningkatan perekonomian desa. Namun sayang, masih minim desa yang mampu mengoptimalkan peran BUMDes ini, sehingga banyak BUMDes yang “mati suri” dan tak berkembang. Penguatan BUMDes juga tidak terlepas dari aturan hukum, karena sejak dari pendirian, pengelolaan, sampai pembubaran harus dilakukan melalui hukum. Terlebih, saat ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Hadirnya aturan tersebut membawa dampak hukum yang mampu memudahkan BUMDes untuk berkembang. Basis economics analysis of law ini tepat untuk mengintegrasikan ekonomi dan hukum, karena menjadikan penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan-pilihan rasional untuk menganalisa persoalan hukum. Kegiatan ini menjadi sebuah solusi dalam upaya revitalisasi BUMDes melalui peraturan desa dengan merespon berbagai dinamika hukum yang telah berkembang, dengan berbasis Economic Analysis of Law. Hal ini penting karena proses revitalisasi BUMDes ini pada akhirnya berupaya menciptakan Desa Merak Belantung menjadi desa yang berdaya saing. Sehingga sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pengelola BUMDes, dan perwakilan masyarakat. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Merak Belantung, Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, diskusi, focus group discussion, pendampingan serta pelatihan. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukan bahwa pemahaman dalam proses pembentukan peraturan desa telah meningkat. Sisi lain, telah adanya inisiatif dan proses pembentukan peraturan desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik di Desa Merak Belantung.