Pengelolaan Pesisir Tianyar Mengedepankan Pendekatan Nonkonfrontatif Berbasis Tri Hita Karana Mendukung One Map Policy - Ni Ketut Sari Adnyani; Ni Made Wiratini; Kadek Dedy Suryana (Lembaga Dongan Dosen, 2025)
Tujuan penelitian untuk menganalisis penyusunan kebijakan konservasi SDA dalam merespon degradasi kawasan pesisir Desa Tianyar, Bali. Untuk mengetahui mekanisme program kerja kemitraan kerjasama dalam mengatasi degradasi kawasan pesisir Tianyar, Bali melalui penguatan kelembagaan sosial Yayasan Yowana Bhakti Segara. Dukungan Pemerintah desa, desa adat dan masyarakat Tianyar. Jenis penelitian lapangan, sumber data primer, sekunder dan tersier. Informan, responden ditentukan secara purposive. Teknik pengumpulan data, meliputi studi dokumen, observasi, wawancara, angket/kuisioner. Analisis SWOT melalui tahapan FGD, Uji Ahli dan Uji Publik formulasi kebijakan dan finalisasi kebijakan. Hasil temuan penting penelitian bahwa kebijakan satu peta pengelolaan kawasan pesisir dengan pendekatan nonkonfrontatif berbasis Tri Hita Karana relevan dalam merespon persoalan degradasi kawasan pesisir Tianyar dengan program konservasi berkala melalui pelibatan komunitas konservasi yang terdiri dari kelompok nelayan di bawah koordinasi Yayasan Yowana Bhakti Segara, Pemerintah Desa Tianyar dan Desa Adat. Sinergi pendekatan nonkonfrontatif berbasis Tri Hita Karana mendukung One Map Policy menitikberatkan pada nilai-nilai spiritual dan sosial dalam pengelolaan sumber daya pesisir, memastikan pemanfaatan yang bijaksana, partisipasi masyarakat yang aktif, serta menjaga kelestarian lingkungan laut dan pantai. Rancangan kebijakan one map policy dengan pendekatan nonkonservatif berbasis Tri Hita Karana memberikan dampak bagi penguatan kelembagaan melalui kerjasama kemitraan antara Yayasan Yowana Bhakti Segara, Pemerintah Desa Tianyar, Desa Adat dan masyarakat untuk dibukakan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir Tianyar. keterlibatan masyarakat tersebut meliputi pengusulan RZWP-3-K pada proses perencanaan, pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir berbasis kearifan lokal, pengawasan berbasis masyarakat, serta keterlibatan masyarakat pada proses evaluasi. Rakomendasi kebijakan ini semestinya diakomodasi oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karangasem dalam pemetaan kawasan zonasi konservasi kawasan pesisir di Kabupaten Karangasem Bali melalui keterlibatan purbisipasi publik.