PELATIHAN CONTRACT DRAFTING KERJASAMA PERIKANAN: STRATEGI PENCEGAHAN SENGKETA DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN NELAYAN - Suriyani, Meta; Hayati, Vivi; Anwar, Saiful; Mirfa, Enny (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2025)
Abstrak: Urgensi PKM dilakukan karena masyarakat nelayan dalam melakukan penangkapan ikan di laut, yang selama ini kerjasama pemberian modal dan bagi hasil dilakukan secara lisan. Perjanjian lisan ini sering menjadi penyebab sengketa karena jumlah tangkapan dan bagi hasil yang tidak sesuai setelah kembalinya nelayan melaot. Ketika terjadi sengketa sulit untuk diselesaikan karena salah satu pihak menyangkal telah berjanji sesuatu diawal kegiatan. Tujuan PKM membangun kelompok masyarakat nelayan yang mandiri secara hukum dan sosial agar mampu membuat contract drafting kerjasama perikanan..….. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan menetapkan mitra kegiatan yaitu Nelayan, Geuchik Desa Seuneubok Rambong, Panglima Laot Lhok Idi Rayeuk, Dinas Perikanan Aceh Timur, dan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur. Kegiatan dilakukan dengan cara menginventarisasi masalah dilapangan, menentukan program, pembinaan dan pelatihan. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini yaitu peningkatan pemahaman masyarakat berkaitan contract drafting dan penyelesaian sengketa melalui peradilan adat laot kelembagaan panglima laot maupun peradilan umum. Dari 20 orang nelayan, 18 orang dengan presentasi 90% menyatakan bahwa contrak drafting kerjasama bagi hasil bidang perikanan sangat penting sebagai dasar kepastian hukum pembuktian hokum perdata dan penyelesaian sengketanya.Abstract: The urgency of implementing the Community Service Program (PKM) arises from the fact that fishermen have traditionally engaged in fishing partnerships based on verbal agreements regarding capital provision and profit sharing. These oral agreements often lead to disputes due to disagreements over the amount of catch and how profits are divided after the fishing trips. When conflicts arise, they are difficult to resolve because one party may deny having made any promises at the start of the activity. The objective of this PKM is to establish a legally and socially independent fishing community capable of drafting formal contracts for fisheries cooperation. The implementation method involves identifying the target group – in this case, fishermen – followed by inventorying field problems, designing programs, and conducting training and mentoring sessions. The outcomes of this activity include increased community understanding of contract drafting and dispute resolution through traditional maritime (adat laot) courts under the Panglima Laot institution, as well as through general courts. Of the 20 fishermen involved, 18 (or 90%) stated that contract drafting for profit-sharing in the fisheries sector is crucial as a legal foundation for civil law evidence and dispute resolution.