Peradilan Hukum Dalam Peradilan Tata Usaha Negara - kasmaniar Tiara Sabila; Dandi Adrian Zulka; Sultan Baskara (ISNU Sumatera Utara, 2024)
Abstrak Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) di Indonesia berperan penting dalam melindungi hak-hak individu dan badan hukum dari keputusan administrasi pemerintah yang merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan efektivitas upaya hukum dalam peradilan TUN, serta tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses keadilan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengkaji berbagai upaya hukum, seperti perlawanan terhadap penetapan dismissal, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum mereka, yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan akses informasi, menghambat partisipasi dalam proses hukum. Selain itu, mekanisme seperti perlawanan dismissal dan banding terbukti efektif dalam menjaga prinsip checks and balances dalam sistem peradilan, sementara kasasi dan peninjauan kembali berfungsi untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam penerapan hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi hukum dan akses terhadap informasi sebagai bagian dari peningkatan kualitas keadilan dalam peradilan TUN. I. PENDAHULUAN Peradilan tata usaha negara (TUN) di Indonesia berfungsi sebagai mekanisme untuk melindungi hak-hak individu dan badan hukum terhadap keputusan administrasi pemerintah. Dalam konteks ini, upaya hukum menjadi instrumen vital yang memungkinkan masyarakat untuk menantang keputusan yang dianggap merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mekanisme dan efektivitas upaya hukum yang dapat diakses oleh individu atau badan hukum dalam peradilan TUN, serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Meskipun terdapat berbagai bentuk upaya hukum, seperti gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), banyak masyarakat yang masih kurang memahami hak-hak hukum mereka. Hal ini mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam proses peradilan, sehingga keadilan sering kali tidak tercapai. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman masyarakat, termasuk tingkat pendidikan, akses informasi, dan sosialisasi mengenai hak-hak hukum. II. METODE PENELITIAN Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitiankepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yangberkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. (Mahmud,2011).​Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukumnormatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelitibahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian terhadapasasasas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitianterhadap keserasian hukum positif, perbandingan hukum, dan sejarahhukum. (Jonaedi Efendi & Johny Ibrahim, 2020) Dalam penelitianskripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metodepengumpulan data pustaka. (Mahmud, 2011).​Penelitian inimenggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakanpenelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (datasekunder) yang mencakup penelitian terhadap asasasas hukum,penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap keserasian hukum positif, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. (JonaediEfendi & Johny Ibrahim, 2020) III. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Pembahasan A. Perlawanan Penetapan Dismissal 1. Pengertian Dismissal ​Dimisaal berasal dari istilah dalam bahasa Arab, yang berarti