Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Penegakan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Barat - Dwiana Adinda; Alfah Salam; Mulitalia; Darlin Rizki; Sahman Z; Jovial Pally Taran (Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain Sampang, 2025)
Ulama di Aceh memiliki peran historis sebagai penasihat agama bagi penguasa, namun dalam konteks pemerintahan saat ini, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memastikan pengawasan syariat Islam tetap relevan dan efektif dalam sistem pemerintahan sekuler. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan, melalui wawancara dengan Ketua MPU Aceh Barat serta observasi langsung di kantor MPU. Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model Miles dan Huberman, yang mencakup tahap pengumpulan, reduksi dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPU Aceh Barat memiliki tiga komisi utama, yaitu Komisi Fatwa, Komisi Ekonomi, dan Komisi Dakwah, yang berperan dalam menjaga serta membimbing umat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, dalam pelaksanaannya, MPU menghadapi kendala seperti pluralitas masyarakat, perbedaan interpretasi ajaran Islam, serta koordinasi dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptasi agar peran ulama tetap kuat dan pengawasan syariat Islam dapat berjalan secara efektif dalam sistem pemerintahan saat ini.