Kajian Yuridis Terdahap Tindakan Pemalsuan PPJB oleh Notaris: Studi Kasus Nomor 73/PID/2023/PT BDG - Amanda Wira Hartanto; Ana Silviana (Green Publisher, 2025)
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan suatu perjanjian pengikat antara penjual dan pembeli sebelum dilakukannya pembuatan Akta Jual Beli (AJB). PPJB dibuat ketika pembuatan AJB belum dapat dilaksanakan karena adanya proses lainnya yang belum selesai dan dokumen-dokumen yang belum lengkap. PPJB merupakan perjanjian pendahuluan yang mengikat tetapi bukan merupakan dasar untuk melakukan balik nama terhadap suatu sertifikat. Notaris memiliki peran sebagai perantara yang harus menjamin bahwa adanya kesepakatan diantara para pihaknya dengan membuatkan akta PPJB yang mana harus menjamin kepastian hukum dari setiap akta otentik yang dibuatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini membahas pada kasus Nomor 73/Pid/2023/PT BDG, yang mana seorang Notaris melakukan tindakan pemalsuan terhadap PPJB dengan membuat suatu PPJB dari objek tanah yang sebelumnya sudah pernah dilakukan pembuatan PPJB. Yang mana ternyata sertifikat atas objek tanah tersebut adalah palsu dan tidak terdaftar di Kantor Pertanahan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik wajib untuk menjamin kepastian hukum dan legalitas bagi para pihaknya melalui PPJB yang dibuatnya. Notaris dapat bertanggung jawab secara hukum atas tindakan pemalsuan yang dilakukannya yang mana dapat terkena sanksi pidana dan juga terancam dapat terkena sanksi administratif.