Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penolakan Pembangunan Rumah Ibadah (Studi Kasus Pada Rumah Ibadah di Kota Cilegon) - Nailatul Anisa; Rokilah Rokilah (Green Publisher, 2025)
Penelitian ini mengkaji implikasi hukum dan konstitusional dari penolakan izin pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Cilegon, Indonesia. Penolakan tersebut, yang didasarkan pada peraturan daerah yang usang dan praktik diskriminatif, bertentangan dengan jaminan konstitusional Indonesia mengenai kebebasan beragama dan kesetaraan di hadapan hukum. Tujuan studi ini adalah menganalisis konflik antara peraturan daerah, undang-undang nasional, dan standar hak asasi manusia internasional terkait pendirian tempat ibadah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan terus-menerus Peraturan Bupati Serang Tahun 1975 dan penyalahgunaan Peraturan Bersama Menteri telah menciptakan hambatan struktural bagi minoritas agama, melanggar hak-hak dasar mereka. Selain itu, penolakan pemerintah daerah untuk menerbitkan izin meskipun telah memenuhi persyaratan prosedural merupakan tindakan administratif yang melanggar hukum. Studi ini menekankan pentingnya menyelaraskan praktik lokal dengan norma hukum yang lebih tinggi, mereformasi peraturan diskriminatif, dan memperkuat akuntabilitas pemerintah.