PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA - I Made Agus Dwi Karna; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara (Fakultas Hukum Unversitas Udayana, 2025)
Tujuan dari studi ini untuk menelaah mengenai perlindungan hukum kepada korban tindak pidana di Indonesia, khususnya terkait pemenuhan hak restitusi sebagai komponen fundamental dari perlindungan terkemuka. Studi yang dilakukan menggunakan metodologi penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kerangka analisis hukum serta pendekatan komparatif. Hasil dari studi memberitahukan bahwa realisasi hak restitusi penuh dengan tantangan yang cukup besar. Analisis ini menunjukkan ambiguitas mengenai jenis-jenis tindak pidana apa saja yang memenuhi syarat untuk mendapatkan restitusi, tidak adanya prosedur standar untuk mengajukan klaim, kurangnya kesadaran dan konsensus di sela-sela para penegak hukum tentang pentingnya menegakkan hak-hak korban. Selain itu, berbagai faktor hukum, penegakan hukum, dan masyarakat juga menjadi penghambat implementasi hak-hak restitusi yang efektif. Studi ini menggaris bawahi kebutuhan mendesak untuk melakukan reforması dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa korban menerima perlindungan yang memadai. Kerangka hukum Indonesia, yang dilandaskan kepada UUD 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022, menegaskan hak korban untuk mendapatkan restitusi atas kerugian finansial, fisik, dan psikologis yang mereka alami akibat tindak pidana. Tujuan dari restitusi adalah untuk mengembalikan korban pada kondisi sebelum terjadinya tindak pidana, sesuai dengan prinsip