PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAWAT SEBAGAI TENAGA KESEHATAN DALAM KONTEKS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA - A.A. Gde Bagus Yoga Swastika Putera; I Ketut Suardita (Fakultas Hukum Unversitas Udayana, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perawat sebagai tenaga kesehatan dalam konteks hukum administrasi negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif-empiris dengan menggabungkan kajian kepustakaan dan studi lapangan guna menelaah ketentuan perundang-undangan serta praktik penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai hak, kewajiban, dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, termasuk perawat, melalui mekanisme pembinaan, pengawasan, dan sanksi administratif yang proporsional. Pelanggaran administratif ditangani secara berjenjang melalui Dinas Kesehatan, Konsil Keperawatan Indonesia, serta Kementerian Kesehatan dengan menjunjung asas legalitas dan akuntabilitas. Dengan demikian, hukum administrasi negara berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan pengawasan agar perawat dapat menjalankan tugas profesionalnya secara aman, adil, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. This study aims to analyze the form of legal protection for nurses as health workers within the framework of administrative law based on the provisions of Law Number 17 of 2023 concerning Health. The research employs a normative-empirical legal approach, combining literature studies and field observations to examine statutory regulations and the practical implementation of health services. The results indicate that Law Number 17 of 2023 provides a more comprehensive regulation regarding the rights, obligations, and legal protection of health workers, including nurses, through mechanisms of supervision, guidance, and proportional administrative sanctions. Administrative violations are resolved in stages through the Health Office, the Indonesian Nursing Council, and the Ministry of Health, upholding the principles of legality and accountability. Therefore, administrative law functions as an instrument of protection and supervision to ensure that nurses can perform their professional duties safely, fairly, and in accordance with the prevailing laws and regulations.