ANALISIS KOMPARATIF PERKEMBANGAN GUGATAN CLASS ACTION DALAM PERKARA LINGKUNGAN DI INDONESIA, AUSTRALIA DAN AMERIKA SERIKAT - Dewa Putu Wahyu Jati Pradnyana (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2025)
Gugatan class action merupakan instrumen penting dalam sistem hukum modern untuk memberikan akses keadilan bagi kelompok masyarakat yang terdampak secara kolektif, khususnya dalam perkara lingkungan. Artikel ini menganalisis secara komparatif perkembangan gugatan class action di Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat, dengan fokus pada persyaratan formil dan prosedural serta efektivitas implementasinya. Adapun penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji aspek-aspek hukum positif melalui pendekatan administrasi komparatif yang tidak hanya analisis hukum namun juga kajian perbandingan politik dan sejarah. Dikarenakan sumber hukum positif Di Indonesia, class action diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2002, namun belum memiliki kekuatan hukum setingkat undang-undang dan belum menyediakan kerangka prosedural yang rinci seperti dalam sistem hukum Australia (Federal Court of Australia Act 1976) dan Amerika Serikat (Federal Rules of Civil Procedure Rule 23). Hasil studi menunjukkan Australia dan Amerika Serikat menerapkan mekanisme sertifikasi gugatan, sistem opt-out yang sistematis, dan pengawasan ketat terhadap distribusi ganti rugi, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan terkait kejelasan prosedur, ketiadaan sertifikasi formal, serta belum optimalnya perlindungan terhadap kepentingan anggota kelompok. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan pembaruan regulasi class action di Indonesia melalui penguatan norma hukum, penyusunan pedoman teknis pengadilan, serta adopsi praktik terbaik dari sistem hukum perbandingan guna menjamin kepastian hukum, efisiensi, dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa lingkungan berbasis gugatan kolektif. ABSTRACT Class action lawsuits are an important instrument in modern legal systems to provide access to justice for collectively impacted groups, particularly in environmental cases. This article comparatively analyzes the development of class action lawsuits in Indonesia, Australia, and the United States, focusing on formal and procedural requirements and the effectiveness of their implementation. This research is normative, examining aspects of positive law through a comparative administrative approach that encompasses not only legal analysis but also comparative political and historical studies. In Indonesia, class action lawsuits are regulated through Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2002, but they do not yet have the force of law and do not provide a detailed procedural framework like those in the Australian legal system (Federal Court of Australia Act 1976) and the United States (Federal Rules of Civil Procedure Rule 23). The study shows that Australia and the United States implement lawsuit certification mechanisms, systematic opt-out systems, and strict oversight of compensation distribution. Indonesia still faces challenges related to procedural clarity, the lack of formal certification, and suboptimal protection of the interests of class members. Therefore, this article recommends reforming class action regulations in Indonesia by strengthening legal norms, developing technical court guidelines, and adopting best practices from comparative law systems to ensure legal certainty, efficiency, and substantive justice in collective action-based environmental dispute resolution.