REKONSTRUKSI NORMA KEWENANGAN KOREKTIF MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF - Ketut Krisna Hari Bagaskara P.; I Nengah Nuarta (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2025)
Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji kriteria yuridis pelanggaran yang serius dan mekanisme pembuktian unsur secara sengaja dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UU PPLH) terkait kewenangan korektif Menteri. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat kekaburan norma pada Pasal 81 yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa kewenangan pusat-daerah. Studi ini menemukan bahwa kriteria pelanggaran serius harus dibatasi secara limitatif pada dampak lintas batas dan kerusakan ireversibel. Selain itu, unsur kesengajaan Pemerintah Daerah tidak dapat dibuktikan dengan pendekatan pidana, melainkan harus melalui pendekatan administratif berupa pengabaian terhadap surat peringatan bertingkat. Rekonstruksi norma ini penting untuk harmonisasi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the juridical criteria of