Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perbedaan Harga Tiket Masuk Kebun Binatang Bukittinggi - Putra, Deni Ardiansyah; Miswardi, Miswardi (LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia, 2026)
Dengan adanya perbedaan harga tiket masuk kebun Binatang Bukittingi antara wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara yang bekisar untuk wisatawan domestik anak-anak Rp 20.000 untuk domestik dewasa Rp 25.000 dan umtuk mancanegara Rp 50.000 sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pengunjung karena fasilitas dan pelayanan yang mereka dapatkan sama saja. Adapun rumusan masalah yang penulis ambil yaitu; bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pebedaan harga tiket masuk kebun binatang bukittinggi dan bagaimana kesesuaian etika bisnis islam dan prinsip-prinsip ekonomi syariah, terhadap perbedaan harga tiket masuk kebun binatang Bukittingi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode empiris dan normatif, dimana penelitian ini menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik verbal yang dapat diwawancarai maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung kemudian dianalisis sejauh mana penerapan hukum tersebut sesuai dengan norma-norma hukum yang seharusnya berlaku (normatif). Adapun hasil analisis perbedaan tiket masuk kebun binatang Bukittinggi, yaitu mengikuti peraturan daerah kota Bukittingi Nomor 8 tahun 2023 tentang restribusi daerah dan pajak daerah, yang mana perbedaan ini didasari pada asal negara, kemampuan daya beli yang lebih dan penerapan subsidi silang. Jika dianalisis dari hukum ekonomi syariah dan fiqih muamalah maka dapat disamakan dengan akat ijarah yaitu sewa menyewa manfaat dari barang atau objek. Dalam agama Islam menerapkan 5 sifat atau dasar dari etika, yaitu konsep tauhid, konsep keseimbangan, konsep kehendak bebas, konsep tanggung jawab dan ihsan. Perbedaan harga tiket antara wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara salah satu bentuk perilaku karena dalam perakteknya terdapat unsur diskriminasi harga tiket masuk terhadap wisatawan asing yang dimanfaatkan sebagai tambahan pemasukan. Disinilah letak diskriminasi sehingga etika bisnisnya tidak sesuai dengan etika bisnis Islam.