PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK KEKERASAN DALAM AKSI DEMONSTRASI - Elsyira Aulia Ramadhani; Tania Novelin (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana atas tindak kekerasan yang kerap terjadi saat aksi demonstrasi di Indonesia. Demonstrasi ialah hak konstitusional warga negara sebagaimana dijabarkan pada “Pasal 28 UUD 1945 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU No. 9 Tahun 1998).” Tetapi, pada implementasinya, demonstrasi kerap berkembang menjadi tindakan anarkis yang berujung pada perusakan fasilitas umum maupun kekerasan fisik, sehingga menimbulkan persoalan hukum. Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta analisis yuridis. Sumber hukum utama mencakup KUHP dan UUD 1945, beserta regulasi relevan lainnya. Adapun sumber hukum tambahan diperoleh dari referensi ilmiah, publikasi akademik, putusan pengadilan, dan hasil kajian terdahulu. Temuan studi ini mengindikasikan: pertama, individu yang melakukan kekerasan dalam kegiatan unjuk rasa dapat dimintai tanggung jawab pidana berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 406 KUHP. Kedua, aparat penegak hukum yang bertindak menggunakan kekerasan secara tidak proporsional terhadap peserta aksi juga berpotensi dikenai sanksi pidana seperti yang termuat pada “Pasal 351 KUHP serta UU No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Ketiga, terhadap kedua belah pihak, baik demonstran maupun petugas, asas perlindungan human rights harus dijadikan landasan dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berperan secara represif, tetapi juga menjadi sarana menjaga harmoni antara kebebasan berekspresi dan stabilitas sosial. Maka, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam konteks aksi protes publik wajib ditegakkan secara seimbang serta mencerminkan rasa keadilan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana; Tindak kekerasan; Demonstrasi; Aparat; Hak Asasi Manusia ABSTRACT This study aims to analyze criminal liability for acts of violence that frequently occur during demonstrations in Indonesia. Demonstrations are a constitutional right of citizens as outlined in