Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Anggota TNI - Rama Laksana Jaya Putra; Dini Dewi Heniarti (UPT Publikasi Ilmiah Unisba, 2025)
Abstract. Domestic violence (DV) cases involving members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) pose complex legal challenges due to the dual jurisdiction between civilian and military law. This research aims to analyze the legal protection mechanisms available for victims of DV committed by TNI personnel and to examine the implementation of military law in the judicial process. This normative legal research uses statutory, case-based, and legal document approaches, including military court decisions. The findings indicate that although legal protection is guaranteed by Law No. 23 of 2004 on Domestic Violence Elimination, victims of TNI members often face barriers such as lack of transparency, delayed legal response, and lenient sentencing by military courts. Thus, strengthening the mechanism of legal coordination (koneksitas) and integration between military and civilian courts is necessary to ensure justice for victims of domestic violence. Abstrak. Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) menciptakan kompleksitas dalam penegakan hukum karena adanya dualisme yurisdiksi antara hukum sipil dan hukum militer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban KDRT yang dilakukan oleh anggota TNI serta menelaah implementasi hukum militer dalam proses peradilannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan kajian dokumen hukum, termasuk putusan pengadilan militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, korban dari anggota TNI sering kali mengalami kendala seperti minimnya transparansi, keterlambatan proses, serta ringannya sanksi yang dijatuhkan oleh peradilan militer. Oleh karena itu, perlunya penguatan mekanisme koneksitas serta sinergi antara peradilan militer dan sipil untuk menjamin keadilan bagi korban KDRT