IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUDIDAYA TANAMAN KEDELAI - Alhajsyah Husaini; Mohammad Ridwan (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2024)
Budidaya tanaman kedelai dan kelembagaan petani merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan produksi kedelai di tengah besarnya kebutuhan kedelai dalam negeri setiap tahunnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, volume impor kedelai Indonesia mencapai 2,32 juta ton pada tahun 2022. Ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan kedelai lokal setiap tahunnya mengakibatkan besarnya jumlah impor kedelai di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan melalui Budidaya Tanaman Kedelai dan Kelembagaan Petani Dalam Peningkatan Produksi Kedelai di Kecamatan Hinai. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan teori Implementasi Kebijakan George C. Edward III yang mengemukakan bahwa terdapat 4 variabel penting yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi yang di lakukan dalam peningkatan produksi kedelai di Kecamatan Hinai sudah baik karena adanya rapat koordinasi yang selalu terjaga seperti koordinasi yang di lakukan oleh Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Hinai dengan kelompok tani. Kemudian, Sumber daya yang di miliki dalam budidaya tanaman kedelai dan kelembagaan petani di Kecamatan Hinai sudah cukup baik termasuk sumber daya manusia yang dimiliki walaupun masih kurangnya anggota penyuluh pertanian lapangan di Kecamatan Hinai. Namun pada sarana dan prasarana yang dimiliki masih belum optimal dikarenakan masih menggunakan alat-alat tradisional. Selanjutnya, disposisi dan komitmen dari Pemerintah dalam peningkatan produksi kedelai di Kecamatan Hinai sudah baik karena di dukung langsung oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian. Terakhir, struktur birokrasi yang dimiliki oleh Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Hinai dan Kelompok Tani merupakan faktor penting dalam peningkatan produksi kedelai di Kecamatan Hinai. Namun struktur birokrasi yang dimiliki dalam pembagian tugasnya masih belum optimal seperti satu orang penyuluh pertanian lapangan yang harus menguasai secara teknis seluruh permasalahan tanaman yang ada di wilayah kerjanya. Standar operasional prosedur (SOP) yang tidak dimiliki Kelompok Tani dan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Hinai. Budidaya tanaman kedelai hanya berpedoman dengan intruksi kerja dalam program demplot kedelai.