Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah: Perspektif Keadilan dan Pemerataan Akses Pendidikan - Anggitiyas Sekarinasih; Mahmud Arif; Hendri Purbo Waseso (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025)
Pendidikan inklusif menjadi isu strategis dalam upaya mewujudkan keadilan sosial di bidang pendidikan dasar, namun pelaksanaannya di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah masih menghadapi kesenjangan antara regulasi dan praktik. Ketimpangan sumber daya, kapasitas guru, serta persepsi sosial terhadap anak berkebutuhan khusus memperlihatkan bahwa prinsip keadilan yang diamanatkan belum sepenuhnya terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia dari perspektif keadilan distributif dan substantif guna menilai kesetaraan dan pemerataan akses pendidikan. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan data primer berupa regulasi nasional dan daerah seperti Permendiknas No. 70 Tahun 2009, KMA No. 1 Tahun 2024, dan Perda Jateng No. 2 Tahun 2023. Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian relevan dan publikasi ilmiah, kemudian dianalisis dengan teknik content analysis melalui tahapan reduksi, kategorisasi, dan interpretasi berbasis teori justice as fairness (Rawls) dan pluralism and equality (Walzer). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan inklusif di Indonesia baru mencapai tahap normatif-administratif dan belum menyentuh keadilan substantif, karena masih terdapat ketimpangan distribusi sumber daya antarwilayah serta lemahnya koordinasi lintas lembaga. Selain itu, banyak sekolah dan madrasah belum mampu menerapkan kurikulum adaptif serta asesmen diferensiatif karena keterbatasan pelatihan guru dan dana afirmatif. Budaya sekolah yang masih sarat stigma terhadap peserta didik disabilitas juga menjadi penghalang terciptanya ekosistem pembelajaran yang benar-benar inklusif. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan melalui pendekatan equity-oriented policy design dengan strategi needs-based funding, penguatan kapasitas guru, serta pembentukan National Inclusive Education Council sebagai wadah koordinasi lintas kementerian. Reformasi ini diharapkan mampu mengubah pendidikan inklusif dari sekadar mandat hukum menjadi instrumen nyata bagi keadilan sosial yang berkelanjutan.