Childfree Perspektif Teori Liberalisme Klasik, HAM, dan Hukum Islam - Djamaluddin As Shultony; Zakiyatul Ulya (Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara, 2025)
The childfree phenomenon has emerged as a complex social issue within modern societies, including Indonesia, where this choice often conflicts with social and religious norms that emphasize the importance of progeny. This study examines the childfree phenomenon through three theoretical perspectives: classical liberalism, human rights, and Islamic law. Employing a normative legal approach, this research aims to analyze the concept of childfree through conceptual and comparative approaches. From the perspective of classical liberalism, childfree is viewed as a manifestation of individual freedom and bodily autonomy that is philosophically protected, insofar as it does not cause harm to others. Meanwhile, the human rights perspective asserts that childfree constitutes a reproductive right and a right to privacy guaranteed by both national and international legal instruments; therefore, this choice must be respected without external interference. In contrast, Islamic law rejects the concept of childfree on the grounds that it contradicts the maq??id al-syar?‘ah, particularly the principle of ?if? al-nasl as a fundamental objective of marriage, except in certain medical emergency conditions. These differing perspectives illustrate contrasting ways of understanding freedom and its limitations in reproductive issues. [ Fenomena childfree telah muncul sebagai persoalan sosial yang kompleks dalam masyarakat modern, termasuk di Indonesia, di mana pilihan ini kerap berbenturan dengan norma sosial dan keagamaan yang menekankan pentingnya keberlanjutan keturunan. Penelitian ini mengkaji fenomena childfree melalui tiga perspektif teoretis, yaitu liberalisme klasik, hak asasi manusia, dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode konseptual dan komparatif untuk menganalisis konsep childfree. Dalam perspektif liberalisme klasik, childfree dipandang sebagai manifestasi kebebasan individu dan otonomi tubuh yang secara filosofis dilindungi sepanjang tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sementara itu, perspektif hak asasi manusia menegaskan bahwa childfree merupakan bagian dari hak reproduksi dan hak atas privasi yang dijamin oleh instrumen hukum nasional maupun internasional, sehingga pilihan tersebut harus dihormati tanpa adanya intervensi eksternal. Sebaliknya, hukum Islam menolak konsep childfree karena dinilai bertentangan dengan maq??id al-syar?‘ah, khususnya prinsip ?if? al-nasl sebagai tujuan fundamental dalam perkawinan, kecuali dalam kondisi darurat medis tertentu. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya kontras dalam memahami kebebasan serta batasannya dalam isu-isu reproduksi.]