IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PASAL 10 AYAT (3) NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS DI KAWASAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA) - NIM. A1012221042, SINTIANI YUFI PUTRI (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2025)
Abstract Waste management is an essential component of environmental protection that requires effective legal policy implementation, including within higher education areas. The Government of Pontianak City has enacted Regional Regulation of Pontianak City Number 12 of 2021 on Waste Management, which Article 10 paragraph (3) obliges area managers to provide waste segregation facilities at the area level. However, in practice, the implementation of this provision at Universitas Tanjungpura has not been carried out optimally. This article aims to analyze the implementation of Article 10 paragraph (3) of Regional Regulation of Pontianak City Number 12 of 2021 on Waste Management at Universitas Tanjungpura and to identify the factors affecting its effectiveness. This study employs an empirical legal research method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through interviews with the management of Universitas Tanjungpura, relevant local government authorities, and members of the academic community, supported by a literature review of laws and relevant legal literature. The findings indicate that the implementation of the provision has not been effective, as reflected in the inadequate availability of waste segregation facilities, the absence of specific internal university policies on waste management, and weak coordination between Universitas Tanjungpura and the Pontianak City Government. The effectiveness of implementation is influenced by legal factors, institutional and law enforcement aspects, facilities and infrastructure, as well as the level of awareness and participation of the academic community. Therefore, strengthening internal university policies, improving inter-institutional coordination, and fostering an environmental legal culture are crucial to enhancing waste management effectiveness in higher education areas. Keywords: regional regulation implementation; waste management; educational area; Abstrak Pengelolaan sampah merupakan bagian penting dari upaya perlindungan lingkungan hidup yang menuntut implementasi kebijakan hukum secara efektif, termasuk di kawasan pendidikan tinggi. Pemerintah Kota Pontianak telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, yang dalam Pasal 10 ayat (3) mewajibkan pengelola kawasan untuk menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan. Namun, dalam praktiknya, implementasi ketentuan tersebut di Universitas Tanjungpura belum berjalan secara optimal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah di Universitas Tanjungpura serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak pengelola Universitas Tanjungpura, aparat pemerintah daerah terkait, serta masyarakat kampus, dan didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut belum efektif, yang ditandai dengan belum tersedianya sarana pemilahan sampah yang memadai, belum adanya kebijakan internal kampus yang secara khusus mengatur pengelolaan sampah, serta lemahnya koordinasi antara Universitas Tanjungpura dan Pemerintah Kota Pontianak. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi meliputi faktor hukum, kelembagaan dan penegakan hukum, sarana dan prasarana, serta tingkat kesadaran dan partisipasi civitas akademika. Oleh karena itu, penguatan kebijakan internal universitas, peningkatan koordinasi antarlembaga, dan pembangunan budaya hukum lingkungan menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di kawasan pendidikan tinggi. Kata kunci: implementasi peraturan daerah; pengelolaan sampah; kawasan pendidikan;