PENANGGUHAN PENAHANAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH PENYIDIK POLRESTA PONTIANAK (STUDI KASUS NO. LP/B/39/I/2023/SPKT/RESTA PTK/ POLDA KALBAR TANGGAL 30 JANUARI 2023) - NIM. A1011221207, FRISKI YESA BLESTA (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2025)
Abstract The phenomenon of detention suspension for perpetrators of child sexual violence raises public concern, as seen in the HSS case in Pontianak granted suspension on August 1, 2023, following Police Report LP/B/39/I/2023/SPKT/RESTA PTK/POLDA KALBAR dated January 30, 2023. This study analyzes factors behind Pontianak Police investigators' approval of suspension and its implications for child victim protection using normative-empirical methods with descriptive qualitative analysis. The findings show, first, legal basis in Article 31 KUHAP with formal requirements of guarantee and reporting obligations; second, substantive considerations focused on perpetrator cooperation and low flight risk, with minimal attention to victim psychosocial impact; third, need for mandatory victim impact assessment, KPAD/LPSK coordination, and stricter victim-centered suspension limitations. The Polri STR prohibiting suspension post-HSS case signals policy correction. Keywords: detention suspension; child sexual violence; best interest of the child; victimology;invetigator’s authorit Abstrak Fenomena penangguhan penahanan pelaku kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan keprihatinan publik, seperti kasus HSS di Pontianak yang mendapat penangguhan pada 1 Agustus 2023 setelah laporan LP/B/39/I/2023/SPKT/RESTA PTK/POLDA KALBAR tanggal 30 Januari 2023. Penelitian ini menganalisis faktor pengabulan penangguhan oleh penyidik Polresta Pontianak dan implikasinya terhadap perlindungan korban anak menggunakan metode normatif-empiris dengan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, dasar yuridis Pasal 31 KUHAP dengan syarat formal jaminan dan wajib lapor; kedua, pertimbangan substantif fokus pada kooperatif pelaku dan rendahnya risiko pelarian, minim dampak psikososial korban; ketiga, diperlukan victim impact assessment wajib, koordinasi KPAD/LPSK, dan pembatasan penangguhan victim-centered. Terbitnya STR Polri yang melarang penangguhan pasca-kasus HSS menandakan koreksi kebijakan. Kata Kunci: penangguhan penahanan; kekerasan seksual anak; kepentingan terbaik anak; viktimologi; kewenangan penyidik