HUBUNGAN FUNGSIONAL PEMERINTAH KOTA MATARAM DENGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH - Muhammad David; Abdul Khair; Sarkawi (Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis hubungan fungsional antara Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan, observasi, dan wawancara yang ditujukan kepada BAPPEDA dan Dinas PUPR Kota Mataram serta Provinsi NTB. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hubungan fungsional antara kedua tingkat pemerintahan telah terjalin melalui mekanisme koordinasi dan harmonisasi. Namun, masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan waktu koordinasi yang tersedia dalam siklus perencanaan, keterbatasan sumber daya aparatur dari sisi kualitas dan kuantitas, serta rendahnya kualitas partisipasi publik. Upaya yang dilakukan meliputi Penguatan Sistem Perencanaan dan Penjadwalan yang lebih Proaktif, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Peningkatan Kualitas Partisipasi Masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan fungsional yang baik antara pemerintah kota dan provinsi merupakan kunci tercapainya pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di Kota Mataram.