Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Perkembangan Hukum Positive Indonesia - Mikha Rapali (Green Publisher Indonesia, 2026)
Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa pembaharuan dalam penanganan tindak pidana yang semakin relevan di tengah tuntutan masyarakat terhadap sistem hukum yang berkeadilan dan manusiawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam peradilan pidana yang merupakan respon terhadap kelemahan sistem peradilan pidana, dimana penyelesaian alternatif perkara pidana yang semula mekanisme peradilan pidana menitik beratkan pada penghukuman pelaku sedangkan keadilan restoratif (restorative justice) bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula Namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana masih belum optimal di berlakukan terutama dalam penerapan oleh aparat penegak hukum yang saling berkepentingan dalam penanganan perkara pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Suatu cara penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan keilmuan hukum yuridis normatif. Hasil penelitian dapat di tarik kesimpulannya bahwa dalam mencapai proses penerapan keadilan restoratif (restorative justice) menjadi mekanisme penyelesaian yang efektif serta solusi yang tepat dibandingkan dengan pendekatan retributif, dengan prinsip penegakan hukum dalam mencari penyelesaiaan perkara yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan keadaan seperti semula antara pelaku, korban dan masyarakat. Temuan penelitian ini membawa kesegaran terhadap pembaharuan hukum pidana dan memperkuat tujuan penegakan hukum keadilan restoratif (restorative justice) yang berbasis kearifan lokal dan keadilan soasial.