Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang tahun 2014) - Kurniawan, Hendra; Made, Anwar; Yogivaria, Doni Wirshandono (Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan Malang, 2016)
Penelitian ini memfokuskan perhatian pada penerapan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2014, dengan tujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Informan terpilihnya adalah sekretaris desa dan ketua karang taruna Desa Sukowilangun yang dianggap dapat mewakili unit penelitian dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan dengan cara dokumentasi pada obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan di desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, sebagai lokasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana penulis akan memaparkan mengenai akuntabilitas pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) dan menganalisis jawaban yang telah dibuat dari hasil wawancara dan dokumen-dokumen yang didapat. Dari hasil analisis tersebut akan ditarik suatu kesimpulan dan dikemukakan saran-saran serta perbaikan jika diperlukan.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni: Perencanaan ADD di desa Sukowilangun secara bertahap sudah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, transparasi dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Pelaksanaan program ADD di desa Sukowilangun telah menerapkan prinsip partisipatif dan transparan. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia yang terbatas menjadi kendala utama. Dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.