Tanggung Jawab Hukum para Pihak Dalam Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Berdasarkan Prinsip Pacta Sunt Servanda - Fadhillah, Siti Aura; Lie, Gunardi (CV. Rayyan Dwi Bharata, 2025)
Prinsip pacta sunt servanda sebagai asas fundamental hukum perjanjian internasional menegaskan bahwa kontrak bisnis lintas negara wajib dipatuhi para pihak layaknya undang-undang, namun dalam praktiknya penerapannya seringkali menghadapi tantangan berupa perbedaan sistem hukum, interpretasi kontrak, serta kondisi luar biasa yang menuntut keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kepatutan dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip pacta sunt servanda dalam menentukan tanggung jawab hukum para pihak pada sengketa transaksi bisnis internasional serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa bisnis internasional dalam menafsirkan tanggung jawab hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, berlandaskan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, serta tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip pacta sunt servanda merupakan asas fundamental dalam transaksi bisnis internasional yang menjamin kepastian hukum dengan mengikat para pihak layaknya undang-undang, sehingga pelanggaran kontrak menimbulkan tanggung jawab hukum berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan kontrak, namun penerapannya tetap memperhatikan pengecualian seperti force majeure, hardship, dan asas rebus sic stantibus demi menjaga keadilan; dalam praktiknya, pengadilan nasional menafsirkan asas ini sesuai hukum domestik, arbitrase internasional lebih fleksibel dengan doktrin hukum internasional, sedangkan ADR menekankan kompromi sukarela, sehingga meskipun asas ini menegaskan kepatuhan kontrak, penafsirannya dilakukan secara kontekstual agar seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan praktik internasional, yang bagi Indonesia penting dipahami untuk melindungi kepentingan pelaku usaha dalam transaksi global.