Reformulasi Pidana Tambahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Berbasis Prinsip Green Mining - Dwi Haryadi; Iskandar Zulkarnain; Rafiqa Sari (Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung, 2025)
Salah satu prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 sebagai perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan sebagai manifestasi dari green mining. Dalam kegiatan pertambangan berizin, terdapat kewajiban untuk melakukan pengelolaan pascatambang dan reklamasi lahan sebagai upaya pemulihan lingkungan. Namun, pada pertambangan tanpa izin yang secara nyata menimbulkan kerusakan lingkungan, tidak terdapat kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pemulihan tersebut. Sanksi pidana yang berlaku saat ini terbatas pada pidana penjara dan denda. Pidana penjara tidak memberikan dampak terhadap pemulihan lingkungan, sedangkan denda yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan pada umumnya tidak memadai untuk menutup biaya pemulihan lingkungan. Meskipun terdapat ketentuan pidana tambahan, ketentuan tersebut belum secara tegas mengatur kewajiban pemulihan lingkungan. Di sinilah letak urgensi penelitian ini, yaitu untuk memastikan adanya pihak yang bertanggung jawab secara hukum terhadap pemulihan lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi yang ada terkait pidana tambahan dan merumuskan reformulasi yang berorientasi pada prinsip green mining. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan serta studi kasus berdasarkan putusan pengadilan, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, bahwa formulasi tindak pidana dan pidana tambahan yang berlaku saat ini belum berorientasi pada tanggung jawab pemulihan lingkungan. Kedua, diperlukan reformulasi pidana tambahan yang memasukkan kewajiban pemulihan lingkungan sebagai akibat dari tindak pidana. Secara yuridis, implikasi penelitian ini adalah, secara teoretis memperkuat pengakuan bahwa lingkungan merupakan korban yang harus dilindungi; secara praktis, memberikan kepastian hukum terhadap pemulihan lingkungan melalui putusan pengadilan, sehingga menegaskan keberadaan dan efektivitas penegakan hukum lingkungan.