PENGARUH PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH - Selia Meilina; Lutfi Nurcholis (Ikatan Dosen Menulis, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, baik secara parsial maupun simultan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menduduki jabatan pengurus barang, penyusun laporan keuangan, dan asesor SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan sampel sebanyak 126 responden yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penatausahaan Barang Milik Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan nilai signifikansi 0,003 dan nilai t hitung 3,025 > t tabel 1,979; (2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan nilai signifikansi 0,000 dan t hitung 5,468 > t tabel 1,979; serta (3) Secara simultan, kedua variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan nilai F hitung 80,974 > F tabel 3,92 dan nilai signifikansi 0,000. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,568 menunjukkan bahwa 56,8% variasi Kualitas Laporan Keuangan dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Kesimpulan dari penelitian ini adalah semakin baik penatausahaan aset daerah dan semakin efektif penerapan sistem pengendalian intern, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan publik berbasis prinsip transparansi dan akuntabilitas. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada terbatasnya penggunaan variabel independen dan teknik pengumpulan data melalui self-assessment yang berpotensi menimbulkan bias subjektivitas.